PACITAN,wartakita.co- Beberapa waktu belakangan minyak goreng jadi komoditi yang susah didapat masyarakat. Operasi pasar murah minyak goreng yang digelar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pacitan pada Sabtu (19/2) kemarin menguatkan kelangkaan migor tersebut.

Ribuan warga menyerbu pasar murah di depan kantor UPT. Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur di Pacitan. Sebanyak 4 ribu liter migor yang disediakan panitia habis diborong warga dengan tiap orang dibatasi membeli 2 liter seharga Rp. 25 ribu.

Tak ada yang salah dengan operasi pasar murah migor Gubernur Khofifah di Pacitan sebagai upaya mengatasi kelangkaan. Hanya, warga gelisah migor melimpah hanya saat ada kunjungan pejabat. Pun demikian, untuk membeli migor itu warga harus mengantri di tengah meningkatnya tren penyebaran Covid-19 varian Omicron.

“Ya (operasi pasar) ini cukup membantu. Selama ini sulit dapatnya (migor), harganya juga mahal di pasaran Rp. 38 ribu. Terimakasih bu Khofifah, tetapi kita masih kuatir setelah ini sulit dapat minyak goreng lagi, sedangkan kebutuhan kita sudah pasti tiap hari,” kata Rini, warga setempat.

Kelangkaan minyak goreng ini mendapat perhatian serius pemerintah Jawa Timur. Dari hasil monitoring, Gubernur Khofifah, menduga rantai penyaluran migor ke masyarakat terputus hingga menyebabkan kelangkaan.

”Kebutuhan minyak goreng perbulan 59 ribu ton se- Jatim, kita siapkan produksi di Jatim 63 ribu ton. Harusnya surplus 4 ribu ton. Saya bersama Pangdam dan Kapolda juga sudah ke pabrik produsen minyak goreng. Dipabrik tidak ada pengurangan produksi, dipasar minyak goreng langka berarti ada rantai yang terputus dari produsen ke konsumen,” katanya.

Gubernur meminta Bupati dan Wali kota di Jawa Timur aktif mengawasi peredaran minyak goreng di daerah masing-masing. Dia, juga mendorong tiap daerah menggelar operasi pasar murah untuk masyarakat sebagai upaya mengurai kelangkaan migor.

”Kalau dari produsen atau dari pabriknya tidak ada pengurangan sampai ke konsumen kenapa minyak goreng jadi langka, jadi distributor ini berada di masing-masing daerah jadi bisa dilakukan monitoring pengecekan ke masing-masing distributor,” tegasnya.

”Kami juga mohon bupati se- jawa timur untuk melakukan operasi pasar serupa, dengan komunikasi kepada distributor atau Dinas Perindag Propinsi,” pungkas orang nomor satu di Provinsi Jawa Timur tersebut.