2 Tahun Nihil Laporan dari Pacitan, Ombudsman Beberkan Penyebabnya

Bupati Indrata Nur Bayuaji terima perwakilan Ombudsman Jatim di ruang bupati. (Foto/istimewa).

PACITAN,wartakita.co-Pengaduan terhadap layanan publik di Pacitan relatif rendah. Berdasar data Ombudsman Perwakilan Jatim selama 2 tahun terakhir ini tak ada satupun laporan dugaan praktik maladministrasi dari Kota 1001 Gua.

“Kami sengaja memilih Pacitan sebagai lokasi kegiatan kami untuk melakukan Penerimaan Verifikasi Laporan (PVL) on the spot,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Muttaqin kepada wartawan, Jumat (21/7/2023) siang.

Baca juga : Inspektorat Pastikan Temuan BPK Terselesaikan

PVL dimaksud, lanjut Agus, digelar di beberapa titik secara bergantian. Antara lain di Mal Pelayanan Publik (MPP) di bawah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Selain itu, Ombudsman juga melakukan pemantauan langsung layanan dokumen kependudukan di Desa Wonokarto, Kecamatan Ngadirojo. Kegiatan berikutnya berupa sosialisasi. Kali ini sasarannya adalah kelompok masyarakat dari unsur perempuan.

“Kami sengaja memilih Pacitan karena pengaduan dari warga Pacitan yang masuk ke kami itu sangat minim,” tambah Agus.

Agus memaparkan data yang cukup unik. Dari total 766 laporan pengaduan di Jatim, tak satupun berasal dari Kabupaten Pacitan. Sementara, penerima manfaat Ombudsman terbanyak berasal dari Pantura, termasuk di antaranya Surabaya. Berada pada peringkat terbanyak kedua dari jumlah laporan adalah Malang, disusul Tulungagung.

Menurut Agus nihilnya laporan pengaduan dari Kabupaten Pacitan dapat disebabkan 2 hal. Pertama, informasi tentang Ombudsman belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Kedua, bisa jadi pengelolaan pengaduan internal itu sudah berjalan di Kabupaten Pacitan. Sehingga tidak perlu pengaduan eksternal ke Ombudsman,” jelasnya.

Ditegaskan Agus Muttaqin, kehadirannya bersama tim kali ini sekaligus implementasi amanah Ombudsman pusat. Yaitu agar lembaga pengurai maladministrasi itu terus meningkatkan jangkauan layanan ke wilayah yang jauh dari Ibu Kota provinsi.

“Saya kira praktik pelayanan publik yang buruk itu mirip gunung es. Di permukaan tampak sedikit, tapi kalau kita ke bawah itu banyak sekali,” ujar Agus menambahkan.

“Harapan kali setelah kami hadir di Pacitan, jumlah pengaduan adalah yang disampaikan kepada kami,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *