PACITAN,wartakita.co- Pemerintah Kabupaten Pacitan serius menangani keluhan kelangkaan gas elpiji 3 kg belakangan ini. Pemkab menerjunkan tim untuk inspeksi mendadak (sidak) penggunaan gas LPG bersubsidi di sejumlah hotel dan rumah makan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang seharusnya menggunakan LPG nonsubsidi.
Kebijakan ini muncul menyusul informasi terkait dugaan penggunaan LPG subsidi oleh sektor komersial. Padahal, LPG 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro.

Sementara itu, hotel, restoran, dan usaha berskala menengah ke atas diwajibkan menggunakan LPG nonsubsidi seperti ukuran 5,5 kg atau 12 kg.

“Pengawasan akan diperketat, jika diperlukan memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar,” ujar Acep Suherman, Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Pacitan, Kamis (19/3/2026).

Tim gabungan yang terdiri dari aparat pemerintah daerah, dinas perdagangan, serta pihak terkait lainnya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Sidak ini akan menyasar sejumlah wilayah dengan tingkat konsumsi LPG tinggi, termasuk kawasan wisata dan pusat kuliner.

Selain pemeriksaan di lokasi usaha, pemerintah juga akan menelusuri rantai distribusi untuk memastikan tidak ada kebocoran di tingkat agen maupun pangkalan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi yang diberikan bisa berupa teguran, pencabutan izin usaha, hingga proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Para pelaku usaha diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan segera beralih ke LPG nonsubsidi. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan LPG subsidi di lingkungan sekitar.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap distribusi energi bersubsidi dapat lebih tepat sasaran dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.