PACITAN,wartakita.co- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pacitan mendatangi kantor Dinas Sosial di Kelurahan Ploso pada Senin (17/11) siang. Mereka menyampaikan 6 tuntutan kepada pejabat Dinas Sosial setempat.

Ketua PMII Pacitan, Al Ahmadi, menyebut bahwa proses penyaluran bansos tidak transparan. Bahkan, ada bantuan yang diberikan kepada warga yang tidak layak menerima, serta dugaan penyelewengan oleh oknum petugas.

Aktivitis PMII mendesak Dinas Sosial menyepakati enam tuntutan. Yakni Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Bupati mengenai liberalisasi data atau penempelan stiker “Keluarga Miskin” bagi penerima bansos sebagai bentuk keterbukaan publik.

Melakukan koreksi dan pembaruan data bansos secara berkala agar tepat sasaran. “Ketiga Memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti menyelewengkan bansos,” kata Al Ahmadi.

Kemudian, memperketat pengawasan penyaluran bantuan untuk mencegah praktik permainan. Menggiatkan sosialisasi publik bahwa bansos diperuntukkan bagi warga miskin, dan mendorong warga mampu untuk mengundurkan diri secara sukarela.

“Terakhir Memenuhi kuota Sekolah Rakyat sebanyak 200 siswa sesuai target agar manfaatnya dirasakan warga miskin,” tandasnya

Menanggapi tuntutan mahasiswa Kepala Dinas Sosial Pacitan Heri Setijono menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan terus berkomitmen meningkatkan integritas penyaluran bansos.

“Dinsos berkomitmen penuh mengawal bansos dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan. Awal tahun nanti kami akan mengundang para kepala desa, operator desa, camat, dan seluruh kepala desa untuk koordinasi terkait optimalisasi perubahan DTKS menuju DTSen,” ujar Heri.

Aksi PMII Pacitan berjalan kondusif dengan pengawalan aparat. Mereka membubarkan diri dengan tertib usai menyampaikan tuntutannya.